Oct 20

Top Ten Ways to Get Involved with Social Entrepreneurship

Uncategorized No Comments »

by Nathaniel Whittemore

1. Read

Although the field is young, the excitement and passion of those involved has already begun to produce volumes of articles, books, and case studies that give you can help you understand the challenges and opportunities of social entrepreneurship to create change. “The Power of Unreasonable People,” by John Elkington and Pamela Hartigan or “How to Change the World,” by David Bornstein are great starting points. For more, see our “Top 10 Social Entrepreneurship Reads”

2. Reach out to a social entrepreneur

Social entrepreneurs are people, just like you and me, who care deeply about an issue and have found a way to do something innovative about it. Most, if not all of them, remember the moments where they realized that they had to do something, and are excited to share their stories with up-and-coming change-makers. The internet has broken down the barriers to communication, so look ‘em up and reach out! Use this channel or www.socialedge.org to figure out who to connect with.

3. Fundraise

No matter how well publicized an organization is, almost all social enterprises (particularly those in startup and growth stages) need more money than they have. Social entrepreneurs rely on networks of friends and supporters to take some of the fundraising burden off their shoulders and allow them to focus on their missions. So get creative; instead of just donating a few dollars once, organize a group of your friends to give collaboratively every month. Change.org is just one of an incredible number of tools you have to help build the networks of support that good organizations rely on. For more options, check out www.socialactions.com.

4. Volunteer or get an internship

While fundraising is great, it can be even more rewarding to see an organization you care about in action. With organizations providing direct services you may be able to work directly with the communities social entrepreneurs seek to support. For some others, your opportunities may be more based in office work and administrative tasks. Either way, being part of a team in an entrepreneurial, mission-driven organization is an incredibly rewarding (and challenging!) experience. Check out Change.org or Idealist.org for opportunities

5. Advocate

One of the things that often distinguishes social entrepreneurs is their desire not only to remedy a problem, but to change the social landscape that allowed that problem to happen in the first place. For many organizations, this means pairing their philanthropic endeavors with government advocacy. Like fundraising, advocacy efforts require support from people like you, organizing your friends, peers and social networks.

6. Go to the source and LISTEN

The most important thing anyone who wishes to create change can do is to spend time with and learn from the communities experiencing the poverty, injustice, and inequality you wish to address. Nonprofits have long known that the most sustainable solutions to any problem are those that come from impacted communities, but it’s only recently that our transportation and communication infrastructures have given average people the opportunity to learn from one another. Intern abroad, do a volunteer vacation, work in a different part of your town. Just listen, listen, listen. No matter what you end up doing, your efforts will be better for it.

7. Enroll

Increased interest in social entrepreneurship has prompted business schools like Haas at Berkeley and Kellogg at Northwestern and undergraduate departments to begin to offer courses, certificates and even degrees in social entrepreneurship and social enterprise. If you’re a currently a student or thinking about going back to school, programs in social entrepreneurship can be indispensable in giving you the analytic and reflective tools to run and support entrepreneurial, mission-driven organizations.

8. Enter a competition

So you care passionately about an issue and think you’ve got a good plan for addressing some social ill, but you’re not sure you’re ready to start an organization? A great way to test an idea is to enter a university business plan competition such as the Global Social Benefit Incubator, or even an online competition like ideablob.com or changemakers.net. These structured environments will force you to think about your idea in new ways and more practical terms, and can help you understand whether you’re ready to take the plunge of starting a new organization.

9. Always challenge yourself

One of the hallmarks of a good educational experience is that it provides you materials that directly challenge what you think you believe. For aspiring social entrepreneurs, or even just those interested the field, it’s as if not MORE important to read criticism like Michael Edwards “Just Another Emperor” and constantly reflect upon your own ambitions. Another great challenge for would-be social entrepreneurs is to ask yourself if you really need to start a new organization, or whether your efforts would be better spent supporting ongoing work. Remember, ideas that challenge your believes don’t undermine your passion and commitment to social justice; they reinforce it and better prepare you for tackling complicated problems.

10. Start your own organization

So you’ve learned from other social entrepreneurs, read about your field, and spent time learning directly from people who experience the problems you want to address. You’ve read and reflected to challenge your own ideas, entered a competition, and you’re convinced you’ve got something. Go for it, and go for it all the way. Building organizations is not easy, but its possible, it’s important, and if you proceed in the right ways, it can be incredibly rewarding. And hey, you know where to come for support and ideas, right?

Oct 18

Pendidikan Gratis? Mengapa Tidak!

Pendidikan No Comments »
Oleh Supriadi

Berbicara masalah pendidikan tidak akan habis-habisnya karena banyak sekali yang perlu dibahas. Mulai dari permasahan sederhana yang dibuat rumit sampai permasalahan rumit yang dibuat menjadi bertambah rumit. Mulai dari permasalahan fasilitas, permaslahan kurikulum, guru, kepala sekolah permasalahan manajemen sekolah, anggaran pendidikan dan sebagainya. Semua itu membuat dunia pendidikan di Indonesia terus ketinggalan. Permasalahan biaya pendidikan hingga detik ini masih belum terselesaikan. Pendidikan hanya memihak kalangan borjuis. Pendidikan sama sekali belum memihak masyarakat kecil.

Seberapa pentingkah pendidikan itu?penting Banget bukan? Nilai-nilai pendidikan sangat terasa meyentuh ketika kita menyaksikan film terbaru yang berjudul “Laskar Pelangi” Dimana pendidikan itu bisa membuat manusia bermanfaat untuk orang lain dan hidup dengan penuh rasa cinta dan mulia. Pendidikan bisa membuat kita mengerti akan arti hidup sebenarnya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mungkinkah pendidikan khusunya di kota Pontianak bisa gratis? Sehingga tidak ada lagi anak-anak putus sekolah, sehingga tidak ada lagi anak-anak berkeliaran minta-minta dan ngamen di jalanan, dan mereka tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar.
Mari kita belajar dari sebuah daerah yaitu di Jembrana, Bali. Bupati Jemberan Bali adalah Bupati pertama yang memberikan pendidikan dan pelayanan gratis kepada semua lapisan mayarakat tanpa mendiskiminasikan golongan tertentu. Coba jika semua “penguasa” mempunyai “politcal will” yang sama.
Lalu bagaiman caranya? Jawabannya sederhana. Hanya permasalahan kemuan “ political will” dari pemerintah. Realitas yang ada sekarang adalah belum tampaknya kesungguhan mereka terhadap dunia pendidikan. Terbukti dengan kecillnya anggaran belanja baik APBN maupun APBD untuk dunia pendidikan. Alokasi dana untuk APBD yang saat ini masih sekitar 13 %. Padahal dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi (constitutional obligation) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Demikian pula ditegaskan kembali dalam UU organiknya yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.
Besarnya biaya pendidikan, yang berujung pada ketidakmampuan pihak pembiaya (orang tua, wali maupun anak sendiri) dalam membayar, mengharuskan anak putus sekolah atau putus kuliah. Kasus seperti ini belakangan jumlah-nya terus meningkat, menjadi fenomena di seluruh pelosok tanah air.
Putus Sekolah Tidak Seharusnya Terjadi
Melihat kasus putus sekolah-nya anak anak usia sekolah khususnya di Kalimantan Barat misalnya yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,5 persen merupakan sebuah fenomena yang seharusnya tidak terjadi. (Warta Pemprov - 08/07/2005).
Sebagai Hak warga negara pendidikan seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, tidak soal siapa yang menjadi Bupati, Walikota , Gubernur ataupun Presiden, jika itu tidak terjadi maka secara terbuka pemerintah telah menghianati kepercayaan, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya dalam penyediaan sarana pendidikan dan guru. Kalau tidak mampu merealisasikn atau menepati janji sebaiknya segera mundur dari kursi kepemiminan yang sudah “reot”. Bagi yang mau mencalonkan diri menjadi pemimpi terutama Gubernur, walikota, bupati dan sebagainya sebaiknya jangan terlalu banyak berjanji ya bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian jika tidak bisa menepatinya nanti.
Dalam kasus seperti putus sekolah di Indonesia saat ini, jalan keluar yang paling mungkin adalah pendidikan anak harus gratis, pendidikan gratis di dalamnya termasuk penyediaan segalah fasilitas pendidikan seperti, alat tulis, sarana pendidikan lainya, solusi ini akan menurunkan tingkat putus sekolah karena alasan faktor eksternal, di harapkan ke depan tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak sekolah.
Cara sederhana yang sebenarnya sangat bisa dilakukan adalah inisiatif pemerintah dari pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk melakukan sebuah gerakan peduli pendidikan dimana setiap kepala daerah dimulai dari Gubernur, Walikota, Bupati kepala-kepala Dinas di tarik gajinya untuk biaya tambahan pendidikan gratis. Selain itu dengan melibatkan pihak perusahaan swasta (pengusaha-pengusaha kaya) untuk menjadi sponsor pendidikan gratis dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah memaksimalkan peranan lembaga swadaya masyarakat seperti Dompet Du’afa, rumah Zakat dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah angka keramat 20% harus segera direalisasikan dan wajib ditingkatkan.
Seperti Malaysia misalnya. Di negara ini, hampir 30% dari budget negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya dialokasikan untuk sektor pendidikan. Besarnya jumlah budget yang dialokasikan untuk sektor ini, karena seperti dikatakan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Rastam bin Mohd Isa suatu ketika dulu bahwa: “Kami belajar tidak hanya sekedar belajar. Kami harus tahu dulu kelemahan dan keperluan kami. “Learning by doing” disertai komitmen kuat dengan melibatkan seluruh rakyat untuk memajukan kerajaan kami”. Itupun kalau Pemkotnya punya kemauan, inisiatif dan berpihak pada rakyat kecil. ..
Bagi para calon walikota yang akan memimpin Kota Pontianak ke depan tentunya kami berharap komitmen (political will) yang tinggi dalam dunia pendidikan. Sebuah gerakan “social responsibility” juga harus terus diperjuangkan demi cita-cita bersama menuju pendidikan gratis dan pendidikan yang berkualitas tentunya. Kami menanti saat ini dan saatnya nanti.

www.feelyourfreedom.blogspot.com

Theme & Icons by N.Design Studio.
Entries RSS Comments RSS Log in